Komisi Informasi Provinsi Jambi- Ketua KI Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi pada Kamis Siang (22/08) menjadi narasumber pada dialog di TVRI Jambi yang mengangkat tema Implemetasi Satu Data Indonesia di Jambi.

Taufiq hadir bersama narasumber lainnya dalam dialog tersebut yakni

 Nova Moestofa Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi Jambi dan Zakly Hanapi Ahmad Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Acara diandu oleh Host Ahmad Solihin.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan didalam UU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 menjelaskan terkait kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik. Badan publik atau OPD/Instansi Vertikal wajib menyediakan, menerbitkan dan memberikan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya selain dari informasi yang dikecualikan, informasi yang diberikan harus benar akurat dan tidak menyesatkan.

Selain itu juga badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang efektif dan efisien sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi.

Ketua Tim Pembina Statistik Sektoral BPS Provinsi Jambi Nova Moesta menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan mudah dibagipakaikan antar pengguna data.

Dalam PP 39 Tahun 2019, BPS berperan sebagai pembina walidata di daerah dengan tanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan oleh walidata.

Sementara itu , pengamat pemerintahan, Zakli Hanapi Ahmad menyampaikan implementasi Satu Data Indonesia di Jambi masih belum begitu signifikan. Untuk instansi vertikal sepertinya cukup baik dalam mengintegrasikan dan mengelola data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Sementara di OPD masih menghadapi berbagai persoalan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas dan serta budaya kerja yang masih belum maksimal.(*)