Komisi Informasi Provinsi Jambi- Hari pertama pelaksanaan visitasi dan ppersentase Monitoring Keterbukaan informasi, Komisi Informasi Provinsi Jambi mengunjungi 6 Perangkat daerah pada Senin 7 Oktober 2024. Keenam OPD ini yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balitbanda, BPBD, BPKPD, Inspektorat dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Visitasi dan persentase ini merupakan tahap kedua Monev keterbukaan informasi. Dimana, ada 77 badan public yang lolos ke tahap kedua dari 200 lebih badan public yang dimonev pada tahun 2024 ini. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq menyampaikan bahwa hari ini mulai melakukan visitasi monev keterbukaan informasi ke sejumlah Badan Publik. Pelaksanaan visitasi ini dibagi menjadi dua tim. Untuk BPKPD diterima langsung kepala BPKPD Agus Pringadi, Inspektorat oleh INspektur Agus Heroyanto dan RSJ diterima oleh Direktur RSJD Drg Iwan.

“Untuk tim pertama saya sendiri dan didampingi oleh Siti Masnidar dan Zamharir, melakukan visitasi ke 3 OPD yakni BPKPD, Inspektorat dan RSJ. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan semua kepala OPDnya langsung menpersentasikannya, kami apresiasi atas komitmennya para kepala OPD yang langsung persentasikan dokumen yang telah di isi pada kuisioner dan akan menjadi catatan khusus bagi Kepala OPD yang mempersentasikan langsung,” kata pria yang akrab disapa ATH ini.

Untuk tim kedua dipimpin oleh Wakil Ketua KI Almunawar dan didampingi oleh Indra Lesmana juga ke 3 OPD yakni BKD, BPBD dan Litbang. Adapun BPBD diterima oleh Sekretaris Dicky Rahmat Toha, S.E.,M.Ec.,Dev dan BKD oleh Sekretaris BKD Hambali. Sementara di Balitbangda diterima langsung oleh Kepala Balitbangda

Sementara itu Ketua Kelompok Kerja Monev Komisi Informasi Jambi Siti Masnidar menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan visitasi untuk hari ini berjalan dengan baik. Setiap OPD mempresentasikan apa-apa yang telah diisi pada kuisioner /SAQ Monev dan menyampaikan inovasi-inovasi terkait digitalisasi dan komitmen dalam memdorong Keterbukaan Informasi Publik di OPDnya masing-masing. 

“Semoga momentum monev juga menjadi ajang sosialisasi keterbukaan informasi kepada badan public sekaligus mengukur sejauh mana realisasi keterbukaan informasi sesuai dengan standar SLIP di Perki No 1 tahun 2021,”katanya.(adm)