Komisi Informasi Provinsi Jambi- Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi menyelenggarakan sidang perdana penyelesaian sengketa informasi publik antara Media Chane Berita24.Com sebagai Pemohon melawan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jambi sebagai Termohon, pada Rabu Siang (28/05) , di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi, kawasan Sungai Kambang Telanai Pura.

Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari Ketua Majelis Komisioner Almunawar, serta dua Anggota Majelis Ahmad TaufiqHelmi dan Zamharir. Agenda sidang perdana ini adalah pemeriksaan awal terhadap kelengkapan formil dan materiil , legal standing parapihak, jangka waktu, kewenangan. 

Dalam pokok permohonannya, Media Chanel Berita24.Com mengajukan permintaan salinan dokumen terkait 

1) Mengenai pemeliharaan kendaraan dunas

2) Berapa anggaran yang disediakan pada tahun 2023,2024, 2025.

3) Siapa pihak ketiga pemenang tender, apakah sudah melalui prosedur yang benar sesuai aturan lelang tendernya

4) Anggaran perjalanan dinas tahun 2022, 2023, dan 2024. dan 

5) Jumlah tenaga honorer yang ada di biro umum. (dasar hukum pengangkatan tenaga honorer, Penempatan tenaga honorer, apakah permohonan tenaga honorer telah didisposisi oleh Gubernur, Berapa jumlah tenaga honorer yang ada pada tahun 2023, 2024 dan 2025 dan berapa besaran gaji tenaga honorer. Permintaan tersebut telah diajukan secara resmi kepada Biro Umum Setda Provinsi Jambi, namun hingga batas waktu 10 hari kerja dan 30 hari kerja surat keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak mendapat tanggapan ataupun informasi tertulis dari pihak Termohon.

Almunwar menyampaikan dengan tidak adanya tanggapan tersebut, Pemohon menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi dan hari ini kami telah melakukan sidang perdana dengan agenda sidang Pemeriksaan awal terkait empat yaitu Legal Standing para pihak, kewenangan absolut dan relatif dan jangka waktu setelah kami periksa ke 4 unsur telah terpenuhi dan juga menanyakan ke termohon apakah informasi yang diminta ada di penggusaan termohon dan informasinya bersifat terbuka atau tertutup, termohonpun menjawab itu termasuk informasi yang bersifat terbuka. Selanjutnya majelis komisioner menawarkan proses mediasi , para pihak sepakat mediasi, sehingga sidang di skor sampai adanya kesepakatan mediasi, waktu awal 14 hari kerja sejak mediasi pertama jika diperlukan dapat di perpanjang selama 7 hari kerja lagi. Adapun mediator yang memimpim sidang mediasi yakni Siti Masnidar.(*)