Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

Rapat ini dibuka langsung oleh Kabid IKP Muhammad Iqbal, SE.MM.

Dalam sambutannya, Iqbal mengatakan kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil Monev dari Komisi Informasi Provinsi Jambi tahun 2023 Kabupaten Sarolangun. Dimana Sarolangun mendapat predikat Cukup Informatif ini turun dari tahun sebelumnya yang mendapat predikat Informatif.

Rombongan KI Jambi diterima langsung oleh Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri didampingi oleh Kadis Kominfo A.Nasri dan Kabid Informasi & Komunikasi Publik Diskominfo Ikbal.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan maksud dari pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Pubik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi tahun 2023.

Ia mengatakan beberapa hal terkait informasi Sirekap hasil pemilu yang disampaikan oleh KPU.

Sebenarnya Komisi Informasi sejak awal telah wanti-wanti dengan kawan-kawan KPU untuk melakukan sosialisasi terkait beberapa aplikasi yang dimiliki.

Setidaknya ada 8 aplikasi yang dimiliki KPU termasuk SIREKAP ini. KI sendiri sangat mengapresiasi langkah KPU yang menyediakan beberapa layanan aplikasi informasi, sebagai sarana peserta pemilu dan masyarakat untuk mendapatkan informasi pemilu secara terbuka.

Kunjungan ini dalam rangka menyampaikan hasi Rekomendasi Movev Kategori Pemerintah Daerah Tahun 2023. Ikut mendampingi Kadis Kominfo Amir Hamzah dan Kabid Informasi & Komunikasi Publik Diskominfo. 

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan maksud dari pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Pubik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi tahun 2023. Dimana untuk Rekomendasi kategori OPD Pemerintah Provinsi Jambi telah disampaikan ke Gubernur Jambi.

Ketua KI Jambi hadir bersama nara lsumber lainnya yakni Ariansyah Kadis Kominfo Provinsi Jambi dan Dr.Fahrudin Direktur Eksekutif Putin Jambi.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa KI Jambi menghimbau agar penyelenggara pemilu untuk bisa menyediakan sarana informasi yang efektif bagi masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi pemilu dapat terlayani dengan baik.