Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

dengan mengusung tema “Melalui Optimalisasi Manajemen Media, Humas Polda Jambi Siap Mendukung Kebijakan Kapolri Untuk Menuju Indonesia Emas.” yang berlangsung pada Rabu, (28/05/2025)

Rakernis dibuka secara resmi oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar, dan dihadiri oleh Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, PJU Polda Jambi dan para peserta Rakernis serta mitra Humas dari kalangan wartawan Jambi.

Acara pembukaan Rakernis ditandai dengan laporan dari panitia pelaksana, serta sambutan dari Kapolda Jambi.

Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Komisioner yang terdiri dari Ketua Majelis Komisioner Almunawar, serta dua Anggota Majelis Ahmad TaufiqHelmi dan Zamharir. Agenda sidang perdana ini adalah pemeriksaan awal terhadap kelengkapan formil dan materiil , legal standing parapihak, jangka waktu, kewenangan. 

Dalam pokok permohonannya, Media Chanel Berita24.Com mengajukan permintaan salinan dokumen terkait 

1) Mengenai pemeliharaan kendaraan dunas

2) Berapa anggaran yang disediakan pada tahun 2023,2024, 2025.

3) Siapa pihak ketiga pemenang tender, apakah sudah melalui prosedur yang benar sesuai aturan lelang tendernya

4) Anggaran perjalanan dinas tahun 2022, 2023, dan 2024. dan 

5) Jumlah tenaga honorer yang ada di biro umum. (dasar hukum pengangkatan tenaga honorer, Penempatan tenaga honorer, apakah permohonan tenaga honorer telah didisposisi oleh Gubernur, Berapa jumlah tenaga honorer yang ada pada tahun 2023, 2024 dan 2025 dan berapa besaran gaji tenaga honorer. Permintaan tersebut telah diajukan secara resmi kepada Biro Umum Setda Provinsi Jambi, namun hingga batas waktu 10 hari kerja dan 30 hari kerja surat keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak mendapat tanggapan ataupun informasi tertulis dari pihak Termohon.

Ini dengan Nomor Register : 005/PSI/ KIP-JBI/IV/2025. Adapun informasi yang dimohonkan adalah informasi terkait Dokumen Pembangunan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi.

Sidang yang digelar di ruang sidang Komisi Informasi langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Ahmad Taufiq Helmi didampingi oleh Siti Masnidar dan Zamharir sebagai anggota majelis komisioner dan Irwan Sandi selaku panitera serta dihadiri para pihak. 

Zamharir Koordinator Bidang Penyeleseian Sengketa Informasi Komisi Informasi Jambi menjelaskan bahwa tadi Komisi Informasi Jambi kembali melakukan sidang sengketa informasi antara Media Arah Negeri Vs Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi, ini merupakan sidang yang ketiga kalinya,  

Adapun informasi yang dimohonkan adalah informasi terkait dengan pembangunan Islamic Center dan Stadion Swarna Bumi Pijoan, sidang yang rencananya akan di gelar di ruang sidang Komisi Informasi langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Siti Masnidar didampingi oleh Indra Lesmana dan Zamharir sebagai anggota majelis komisioner.

Informasi yang di dapat media ini dari sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jambi menyebutkan pihak PUPR pada hari ini melalui sambungan telp meminta waktu untuk penundaan sidang lanjutan tersebut. ” Panitera menyampaikan bahwa memang ada pihak termohon konfirmasi terkait permohonan untuk menunda pelaksanaan sidang hari ini, dan selaku termohon, PUPR minta penambahan waktu mediasi beberapa hari ke depan”. Ujar salah seorang staf Komisi Informasi.

“Keterbukaan Informasi Dana Desa untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”* yang disiarkan langsung oleh TVRI Jambi, Senin (26/5).

Ketua Apdesi Jambi, Syamsul Fuad, menekankan bahwa pemerintah desa selama ini telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa. “Dalam penyusunan RPJMDes hingga APBDes, masyarakat selalu dilibatkan. Bahkan, hasilnya kami publikasikan secara terbuka melalui baliho di kantor desa,” ungkapnya.