Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

Sidang di pimpin langsung oleh Ketua Majelis Komisioner Siti Masnidar dan didampingi oleh anggota majelis komisioner Ahmad Taufiq Helmi dan Zamharil.

Setelah membuka sidang Ketua Majelis Komisioner Siti Masidar menyampaikan agenda sidang hari ini adalah lanjutan pembuktian jika ada saksi yang mau dihadirkan ataupun tambahan alat bukti, berikutnya karena informasi yang dimohonkan merupakan yang bersifat dikecualikan maka sidangnya tertutup. 

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala SMA se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Acara ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman para kepala sekolah terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan.

Ketua MKKS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, M. Tahang, S.Pd.I., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Kepala SMAN 8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengatakan jika kegiatan ini penting agar kepala sekolah bisa memahami UU 14 Tahun 2008. Terutama terkait informasi yang wajib disediakan dan mana yang tidak bisa diberikan.

Drs. Almunawar yang juga merupakan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi saat dihubungi via wasAp pada Jum'at (28/03), menyampaikan apresiasinya dengan Kemenag Provinsi Jambi yang telah menyiapkan 388 masjid yang dijadikan sebagai posko tempat singgah para pemudik atau posko Masjid Ramah pemudik, Komisi Informasi Jambi menilai ini suatu hal yang baik guna meningkatkan layanan bagi masyarakat yang melakukan mudik lebaran, tinggal lagi program ini informasinya harus tersampaikan ke masyarakat, agar masyarakat mendapat informasi yang benar akurat terkait masjid-masjid mana yang ditunjuk tersebut, Menurut UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenag merupakan salah satu badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait dengan program dan kinerjanya, agar program yang ada seperti ini dapat dinikmati oleh pemudik, jika memungkinkan atau untuk kedepannya bisa di buat Aplikasinya seperti Program Mudik PEDIA yang ada di Komdigi.

Sementara itu Kanwil Agama Provinsi Jambi Dr.H.Mahbub Daryanto M.Pd.I menjelaskan bahwa Masjid Ramah Pemudik ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025. Di dalamnya, Menteri mengimbau pengelola masjid atau mushola khususnya yang berada di jalur mudik agar melayani para pemudik dengan layanan terbaik.

Taufiq menjelaskan di musim libur lebaran seperti saat ini, kebutuhan masyarakat untuk mengetahui informasi serta-merta yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sangatlah tinggi.

Informasi serta-merta diatur pada Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Seperti jalur mudik, kondisi jalan dan masalah lainnya.

"Penyebarluasan informasi publik secara serta-merta oleh badan publik merupakan bagian dari upaya pencegahan beredarnya informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan karena disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” ujar Ketua Komisi Informasi Prov.Jambi Ahmad Taufiq Helmi saat ditemui diruang kerjanya pada Kamis (27/03).

Dalam kunjungan tersebut langsung diterima oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Hendra Elvian dan didampingi oleh Kabid Kepersertaan Alpian Saputra. 

Ketua KI Jambi, Ahmad Taufiq Helmi ( ATH) menjelaskan adapun tujuan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan penguatan kelembagaan antara Komisi Informasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cab.Jambi guna mendorong keterbukaan informasi publik lingkungan di BPJS Ketenagakerjaan.