Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

Penyerahan laporan kinerja tahun 2024 itu juga didampingi Korbid Kelembagaan Siti Masnidar, dan Korbid Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Zamharir.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan rasa syukur setelah menyampaikan Laporan kinerja Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi.

" Sebelumnya kami telah menyampaikan ke Bapak Gubenur, Sekda dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi," katanya.

Komisi Informasi Provinsi Jambi- Koordinator Bidang Penyeleseian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jambi Zamharir bersama pihak Kejaksaan Negeri , Polres Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengeloaan Dana BOSP.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2025 di Aula SMK Negeri 2 Kabupaten Merangin pagi dan siangnya di Aula SMK Negeri I Kabupaten Sarolangun.

Hadir pada acara tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan M.Umar, My, SE.MM dan Mardianis SE selaku Penanggung Jawab kegiatan. 

Kemudian, di Kabupaten Jabung Barat digelar pada hari rabu (26/05) di Aula SMA Negeri 8 dengan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Jambi Almunawar beserta dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

Tampak hadir dalam acara tersebut dari pihak Dinas Pendidikan Prov.Jambi Kabid SMK Zet Herman

Almunawar menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi sangat penting dilakukan, agar kepala sekolah profesional dan transparan dalam pengelolaan dana BOSP sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan sesuai dengan yang direncanakan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam paparannya Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan bahwa Keterbukaan informasi dalam perekrutan Pengawas Ad-Hoc pada pemilu serentak 2024 tentu sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti Membuka informasi tentang proses rekrutmen, Informasi tentang proses rekrutmen, termasuk syarat dan ketentuan, harus dibuka kepada masyarakat, Mengumumkan hasil seleksi, Hasil seleksi harus diumumkan secara terbuka dan transparan,Menyediakan informasi tentang Pengawas Ad-Hoc, Informasi tentang Pengawas Ad-Hoc, termasuk latar belakang dan pengalaman, harus disediakan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas M.Umar My. MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka penguatan bagi kepala Sekolah SMA, SMK, SLB dan Ketua Komite dalam mengelola dana BOSP dan memastikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta 

 menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana BOSP tersebut, untuk itu kami sengaja mengundang Narasumber sumber dari pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Informasi Jambi.

Ahmad Taufiq Helmi mengapresiasi kegiatan sosialisasi dana BOSP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan , hal ini tentu akan dapat mendukung pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama disektor pendidikan, sekolah sebagai badan publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya kecuali informasi yang dikecualikan. Termasuk di dalamnya informasi tentang Dana BOSP mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya.Transparansi pengelolaan dana BOSP sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.