Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Jambi Ahmad Taufiq Helmi, Wakil Ketua Almunawar , Korbid Kelembagaan Siti Masnidar dan Korbid Penyelesaian Sengketa Informasi Zamharir. 

Ahmad Taufiq Helmi mengungkapkan bahwa hari ini menyampaikan laporan kinerja tahun 2024 ke Bapak Sekda, yang sebelumnya juga telah menyampaikan ke Bapak Gubenur Jambi. Ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja Komisi Informasi dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pada Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo.

Ketua KI Jambi Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti disposisi yang diberikan oleh Gubernur Jambi, terkait usulan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk memasukkan Keterbukaan Informasi Publik pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jambi Mantap Tahun 2025-2030. 

Laporan diserahkan Ketua KI Jambi Ahmad Taufiq Helmi didampingi Wakil Ketua Almunawar, Komisioner Zamharir dan Siti Masnidar. Hadir pula mendampingi Kadiskominfo Provinsi Jambi Ariansyah.

Penyerahan laporan ini merupakan bentuk komitmen KI dalam menyampaikan secara transparan kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.  

Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menegaskan bahwa laporan ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 28, dimana KI bertanggung jawab kepada gubernur serta menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi Jambi.  

Permohonan terkait Pengadaan Mobil Ambulans di Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.

Sidang yang dimulai sejak pukul 10.30 Wib, langsung dipimpin oleh Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Korbid PSI Komisi Informasi Provinsi Jambi Zamharir yang didampingi oleh dua orang majelis komisioner yakni Ahmad Taufiq Helmi dan siti Masnidar.

Dari pihak pemohon hadir Zainudin dan dari pihak termohonnya di kurasakan ke Kabag Hukum Setda Pemkab Muaro Jambi Gartam Handaya selaku Penerima Kuasa dari pihak termohon.

Kepala Stasiun LPP TVRI Jambi Herly Marjoni menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan untuk mewujudkan WBK dan WBBM, maka langkah awalnya harus membangun Zona Integritas (ZI).

Hal ini penting dalam proses transformasi TVRI menuju lembaga yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan , Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI menyadari bahwa tantangan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih dari korupsi sangat besar. Oleh karena itu, TVRI juga berkomitmen untuk terus berinovasi, baik dari segi konten siaran maupun pengelolaan sumber daya, agar dapat memenuhi harapan masyarakat, mencerdaskan, dan menginspirasi seluruh lapisan masyarakat. 

Ketua Komisi Informasi Jambi Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini semoga semakin meningkatkan layanan publik dan layanan informasi publik, dengan Pencanangan Zona Integritas diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan informasi publik, menjamin keterbukaan informasi, serta memperkuat integritas dan akuntabilitas di lembaga penyiaran publik ini.