Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

17 OPD tersebut, 3 diantara juara terbaik, 2 OPD Predikat Cukup Informatif, 2 lagi menuju informatif dan 10 OPD termasuk Sekda Provinsi Jambi menerima Predikat Informatif. Sementara OPD lainnya termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), PUPR, ESDM, Ketenagakerjaan dan lainnya tidak masuk dalam daftar. 

Komisioner KI Provinsi Jambi Siti Manidar menyampaikan, setiap OPD itu mengisi kuesioner SAQ, lalu disana ada pertanyaan dan nilai, bilama OPD mengisi apa yang diminta maka semua nilai 100, sebaliknya bagi OPD yang tidak masuk bearti mendapat nilai dibawah 60.

Dalam sambutan dan arahannya, atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi atas upaya dalam melaksanakan pendampingan terkait Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi-fungsi pengawasan, mediasi, dan advokasi yang telah dijalankan Komisi Informasi Provinsi Jambi menjadi pendorong penting bagi instansi pemerintahan untuk lebih transparan dan akuntabel.

Kepala Desa Tirta Kencana, Joko Suwondo, S.Pt., menjelaskan bahwa proses penilaian e-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 melibatkan berbagai tahapan. Dimulai dari pembuatan akun, pengisian kuesioner, hingga tahap verifikasi dan visitasi yang dilakukan langsung oleh Komisi Informasi Jambi ke Desa Tirta Kencana. “Alhamdulillah, Desa Tirta Kencana mendapatkan nilai yang cukup tinggi sehingga dianugerahi predikat informatif,” ujar Joko Suwondo kepada media ini.

Lebih lanjut, Joko menambahkan bahwa Desa Tirta Kencana telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kehadiran PPID ini mempermudah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Prosedur yang telah disusun juga bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Prov.Jambi Ahmad Taufiq Helmi di ruang kerjanya pada Senin (16/12/2024).

A.Taufiq Helmi menjelaskan bahwa dari 35 Perangkat Daerah Provinsi yang diundang untuk mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Jambi terdapat 13 Perangkat daerah Provinsi Jambi yang memperoleh predikat Informatif.

Adapun OPD yang sudah informatif adalah nspektorat, Disdukcapil, Diskominfo, Satpol PP, Diknas, BPBD, Sekretariat Daerah ,Bapeda, RSJ, DPAD, BPKPD, Litbang, BKD dan Bapeda RSJ, Litbang.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan pertemuan dengan Bapak Gubernur dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2024, kami mengundang Bapak Gubernur untuk berkenaan hadir pada acara malam penganugrahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Swiss-Belhotel.

Kegiatan malam penganugrahan keterbukaan informasi badan publik merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Komisi Informasi Prov .Jambi setiap tahunnya dengan tujuan untuk melihat sejauh mana badan publik dalam menjalankan amanah UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun ini KI akan memberikan penghargaan ke 77 Badan Publik ( instansi) kategori Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif terdiri dari Instasi Vertikal Provinsi, Perangkat Provinsi, Instansi Vertikal Kab/Kota , PPID Utama Pemerintah Kab/Kota , BUMD dan Pemerintah Desa. Selain itu juga KI Jambi tahun 2024 akan memberikan ke 4 tokoh dan 2 lembaga yang berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Jambi. Tuturnya.