Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

Sebelum dilakukan pemaparan anggota Komisi I DPRD Burhanuddin Mahir yang kerap disapa Cik Bur meminta dijelaskan terkait apa tugas dan fungsi dari Komisi Informasi. Diawali dengan ucapan selamat dan sukses atas terbentuknya komposisi Komisi I DPRD Prov Jambi yang baru dan kami juga memperkenalkan para Komisioner Komisi Informasi. Berikutnya terkait dengan tugas dan fungsi komisi komisi informasi adalah lembaga mandiri yang fungsinya menjalankan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan I formasi Publik dan menetapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik secara mediasi dan ajudikasi non litigasi.

"Dalam menjalankan tusi tersebut terdapat 3 bidang di komisi informasi Jambi, Bidang pertama bidang penyelesain sengketa informasi ( PSI).

Adapun per 31 oktober tahun 2024 KI Jambi telah menerima 15 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Kedua bidang Kelembagaan, telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ( Monev ) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi dan telah mengundang 221 Badan Publik untuk mengikuti kegiatan tersebut dan yang lolos ketahap II ada sebanyak 77 badan publik. Bagi badan publik yang lolos akan diberikan penghargaan pada minggu kedua bulan desember nanti.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Siti Masnidar didampingi oleh Almunawar dan Zamharir sebagai anggota majelis komisioner serta Irwan Sandi Selaku Panitera Pengganti 

Siti Masnidar Selaku Ketua Majelis Komisioner setelah membuka sidang dan menyampaikan agenda sidang hari ini adalah menyampaikan alat bukti serta tanggapan secara tertulis dari para pihak. Setelah menerima bukti dari termohon, majelis menanyakan apakah pemohon juga ingin menyampaikan kesimpulan dan bukti. Namun pemohon menyatakan cukup.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa hari ini kami kembali melakukan visitasi monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah Badan Publik.

"Hari ini saya bersama Komisioner Siti Masnidar dan Zamharir mengunjungi BPS Kab.Tebo, Bawaslu Tebo, KPU Tebo , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Tebo dan Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang," katanya.

Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa hari ini kita kembali melakukan visitasi monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah Badan Publik, Tim 1 dikoordinir oleh saya sendiri, bersama Siti Masnidar dan Zamharir mengunjungi BPS Kab.Bungo, Bawaslu Bungo, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Bungo dan Desa Purwobakti Kec.Bathin III.

Tim 2 dikoordinir oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Jambi Almunawar, Indra Lesmana dan Berlinawati sebagai sekretaris Komisi Informasi Jambi dengan tujuan BPS Sarolangun dan BPS Batang Hari.

A.Taufiq Helmi menambahkan di PPID Utama Kab.Bungo tadi tim langsung di terima oleh Bapak Sekda Mursidi yang didampingi oleh Kadis Kominfonya Daruqotni dan didampingi oleh Amril selaku Japung yang membidangi PPID.

Ketua Komisi Informasi Jambi Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan bahwa pada hari ini kami melanjukan visitasi monev, untuk tim 1 lokusnya ke Badan Publik Kota Sungai Penuh, yakni ke PPID Utama Kota Sei Penuh, PDAM dan Bawaslu Kabupaten Kerinci, sedangkan untuk tim 2 tujuannya ke PPID Kabupaten Merangin, BPS Merangin, KPU, Bawaslu Merangin dan Pemerintah Desa Kota Baru Kecamatan Tabir Lintas.

"Alhamdulillah untuk PPID Kota Sungai Penuh kami diterima langsung oleh Pjs.Walikota Tema Wisman dan didampingi oleh Kadis Kominfosta Josrizal Helman serta Kabid IKP Wazirman," katanya.