Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. BPSDM termasuk dalam kategori 15 yang tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Kami berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat eselon di BPSDM dapat memahami pentingnya keterbukaan informasi dan ke depannya bisa keluar dari zona merah atau kategori tidak informatif,” ujar Taufiq.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik serta asistensi pengisian kuisioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2025. Rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Raden Mattaher, Herlambang, beserta jajaran pejabat eselon di lingkungan rumah sakit.

Dalam paparannya, Ahmad Taufiq Helmi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev Komisi Informasi sebelumnya. RSUD Raden Mattaher termasuk dalam kategori tidak informatif, sehingga diperlukan pendampingan langsung untuk meningkatkan pemahaman pejabat eselon mengenai prinsip dan implementasi keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis pagi ini menyasar Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, dan Kepala Seksi terkait untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sekaligus asistensi pengisian kuisioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP tahun 2025.

Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan bahwa asistensi ini penting dilakukan karena pada hasil Monev KI Jambi tahun 2024, Disperindag masuk dalam daftar 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak informatif.

Dalam pemaparannya, Ketua KI Jambi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut terhadap hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024, di mana Dinas Budpar termasuk dalam 15 OPD yang masuk kategori tidak informatif.

“Kami temukan bahwa masih banyak pejabat di level sekretaris, kabid, kasubag, bahkan kepala dinas yang belum memahami tugas dan fungsi Komisi Informasi. Kurangnya pemahaman ini juga diperparah dengan rendahnya komitmen pejabat eselon II dalam menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” jelas Taufiq Helmi. 

Selain itu Kunjungan ini juga bertujuan memberikan asistensi dalam pengisian kuisioner Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025. Taufiq berharap agar Dinas Budpar segera memperbaiki dan melengkapi item-item yang diminta dalam kuisioner tersebut, guna meningkatkan penilaian mereka di tahun ini.

Dalam paparannya Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan pentingnya pemahaman yang seragam mengenai keterbukaan informasi publik, terutama di kalangan sekretaris, kepala bidang, dan kepala seksi. Ia menyoroti masih banyaknya pejabat yang belum memahami esensi keterbukaan informasi, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

“Kami masih menemukan banyak kepala bidang yang enggan memberikan informasi, padahal ruh dari keterbukaan informasi publik adalah untuk melindungi badan publik itu sendiri. Tidak semua informasi wajib dibuka — ada informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. OPD juga berhak menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Ia berharap DP3AP2 Provinsi Jambi dapat segera keluar dari kategori "Zona Merah" atau tidak informatif dalam hasil penilaian Monev keterbukaan informasi.

Rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025 ini dipimpin langsung Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi dan Kadis Kominfo Ariansyah.

Hadir pula Wakil Ketua Almunawar, Korbid Kelembagaan Siti Masnidar, dan Korbid Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Zamharir. Lalu, para kepala bidang (Kabid) dan kepala seksi (Kasi) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan Monev tahun 2024. Evaluasi ini menjadi bahan penting bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pelaksana untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.