Kedatangan tim KI disambut langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi, Oktoriadi, bersama jajaran sekretaris dan pejabat eselon di lingkungan dinas tersebut.

Dalam pemaparannya, Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Monev sebelumnya, di mana DPMPTSP masih berada dalam kategori kurang informatif (zona merah). Oleh karena itu, pendampingan dilakukan agar ada peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan praktik keterbukaan informasi publik.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Kominfo Drs.Ariansyah, ME, Ketua Komisi Informasi Ahmad Taufiq Helmi SP, Wakil Ketua Almunawar dan para anggota Siti Masidar, Zamharir, Indra Lesmana serta Kepala Sekretariat Berlinawati.

Dalam sambutannya Ketua Komisi Informasi Jambi Ahmad Taufiq Helmi mengucapkan bahwa peserta yang hadir dalam kegiatan berjumlah 55 orang perangkat daerah kabupaten/kota masing-masing mengirimkan 1 orang setiap OPDnya terdapat 5 OPD.

Adapun yang diundang antara lain Dinas Kominfo, Dinas PUPR , Dinas Pendidikan, Dinas PMD dan Bagian Hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbillah, Ketua Komisi Informasi Ahmad Taufiq Helmi, Almunawar Wakil Ketua, Indra Lesmana, Siti Masnidar dan Kasek KI Berlinawati, Indra Kepala Balai Teknologi & Informasi Pendidikan ( BTIP) M. Mawardi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi dalam sambutannya menyampaikan bahwa hari ini Komisi Informasi kembali melaksanakan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kepala Sekolah / operator PPID SMA/ SMK Se- Provinsi Jambi.

Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang Komisi Informasi langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Ahmad Taufiq Helmi yang juga merupakan Ketua KI Jambi didampingi oleh Almunawar dan Indra Lesmana sebagai anggota majelis komisioner.

Kepala Desa Pulau Mentaro Kec Kumpe dan Kepala Desa Ladang Panjang Kec.Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun informasi yang diminta yakni data laporan pengunaan dana desa dan bantuan lainnya.